Mekanisme Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2021

2 min read

Zoom Meeting Mekanisme Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2021

Tim Asesor dan Tim Pelaksana RB menghadiri Zoom Meeting Mekanisme Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2021 pada hari Jumat, 7 Mei 2021. Model PMPRB yang digunakan disusun berdasarkan Permenpan RB No. 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dalam peraturan ini digunakan program-program reformasi birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil.

Dalam paparan juga dijelaskan Hasil Survei Internal menggambarkan Kinerja Organisasi. Dimana survey internal yang merupakan hasil survey integritas jabatan terhadap 100 responden pegawai pemerintah Provinsi Bali menunjukan indeks 2,33 dari skala 5. Secara keseluruhan, hanya 6% responden yang memahami kinerjanya, ukuran kinerja, dan kontribusinya terhadap kinerja organisasi dengan baik. Sedangkan 94% responden lainnya belum memahamin kinerjanya, ukuran kinerja, dan kontribusinya terhadap kinerja organisasi dengan baik. Hal – hal yang menjadi perbaikan dalam implementasi RB yaitu meliputi :
–   Manajemen Perubahan
–   Deregulasi Kebijakan
–   Manajemen SDM
–   Penataan Organisasi
–   Ketatalaksanaan
–   Pengawasan
–   Akuntabilitas Kinerja dan
–   Pelayanan Publik

Selain itu juga dijelaskan indeks SAKIP Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2020 yaitu 78,44 dengan kategori BB. Hal – hal yang menjadi perbaikan dalam implementasi SAKIP yaitu:
1.  Perumusan Sasaran Strategis Renstra Perangkat Daerah (PD) belum sepenuhnya mampu menggambarkan kinerja (outcome) yang diharapkan akan dicapai dan indikator kinerja yang dimiliki belum memenuhi kriteria kualitas yang baik, terutama terkait karakteristik keterukuran, relevansi, dan orientasi hasil yang selaras dengan sasaran strategis.

2.  Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan penjabaran kinerja berjenjang (cascading) mulai dari tingkat provinsi hingga jabatan terendah. Namun demikian, penjabaran kinerja tersebut tidak memperhatikan kesesuaian dengan tugas, fungsi dan peran yang diemban oleh setiap jabatan.

3.  Pelaksanaan program-program prioritas pembangunan belum memperhatikan adanya mekanisme crosscutting lintas PD. Masing – masing PD melaksanakan program dan kegiatannya tanpa memperhatikan aspek kolaborasi dengan PD lain.

4.  Masih terdapat ketidaksesuaian antara indikator kinerja individu dengan ukuran kinerja yang dituangkan dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Ukuran kinerja dalam SKP sebaiknya menggambarkan tolak ukur keberasilan dari masing – masing individu pegawai.

5.  Secara umum para penanggung jawab program belum melakukan evaluasi program untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja.

6.  Pemantauan terhadap implementasi sistem informasi kinerja belum berjalan optimal. Oleh sebab itu, informasi kinerja yang dihasilkan dari pemantauan sistem tersebut belum dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

7.  Evaluasi akuntabilitas kinerja PD oleh inspektorat belum mampu memicu perbaikan kualitas penerapan SAKIP di Perangkat Daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *